Situasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia kembali mencatatkan rekor yang mengkhawatirkan pada tahun 2025. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa intensitas dan luasan area yang terbakar menempatkan tahun ini sebagai periode di mana Karhutla Meningkat hingga menyumbang hampir separuh dari total bencana terburuk dalam sepuluh tahun terakhir. Dampak ekologis dan kesehatan dari kejadian ini jauh melampaui kerugian material, memicu kembali diskusi mendesak mengenai efektivitas pencegahan Karhutla dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Menurut laporan satelit Terra dan Aqua milik NASA yang diolah oleh BNPB, total luasan lahan yang terbakar hingga September 2025 mencapai 1,9 juta hektare, sebuah angka yang mendekati total akumulasi luasan dari tahun 2018 hingga 2023. Juru Bicara BNPB, Dr. Abdul Muhari, dalam konferensi pers darurat pada Senin, 29 September 2025, menyatakan bahwa anomali cuaca yang disebabkan oleh El Nino ekstrem, dikombinasikan dengan praktik pembukaan lahan ilegal, menjadi faktor utama mengapa Karhutla Meningkat tajam. Kondisi kekeringan di beberapa provinsi, seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat, telah mencapai level yang belum pernah terjadi sejak 2019, memperparah potensi terjadinya bencana terburuk ini.
Upaya pencegahan Karhutla dan pemadaman telah ditingkatkan secara masif. Operasi gabungan yang melibatkan TNI, Polri, dan Manggala Agni terus dikerahkan. Pada periode 1 hingga 3 Oktober 2025, misalnya, TNI Angkatan Udara telah melakukan 250 jam terbang operasi modifikasi cuaca dan water bombing di Sumatra dan Kalimantan, menjatuhkan total 55 juta liter air. Selain itu, penegakan hukum menjadi kunci dalam menanggulangi bencana terburuk ini. Kepolisian Republik Indonesia mencatat, hingga awal Oktober 2025, sudah ada 120 kasus pembakaran lahan yang diselidiki, dengan 80 tersangka perorangan dan 5 perusahaan yang masuk dalam proses penyidikan.
Efektivitas pencegahan Karhutla sangat bergantung pada komitmen jangka panjang. Meskipun langkah-langkah darurat telah diambil, Dr. Muhari menekankan bahwa pemerintah daerah harus memperkuat program desa mandiri api dan mengaktifkan kembali menara pengawas kebakaran. Kegagalan dalam mengendalikan laju ini akan memastikan bahwa Karhutla Meningkat di masa mendatang, yang tidak hanya mengancam kesehatan (dengan indeks kualitas udara yang berada pada level “Berbahaya” di beberapa kota selama 30 hari berturut-turut pada September 2025), tetapi juga merusak reputasi Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, pengalaman bencana terburuk tahun ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap kebijakan agraria dan pencegahan Karhutla nasional.